Oleh: Al Haris *
Saya meyakini satu hal sejak awal mengemban amanah sebagai Gubernur Jambi: pemerintah tidak boleh absen ketika rakyat merasa terdesak dan diperlakukan tidak adil. Negara harus hadir, bukan sekadar menjadi penonton dari kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warganya.
Itulah sebabnya, saya menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi. Bagi saya, ini bukan semata soal garis batas di atas peta atau persoalan teknis administratif, melainkan soal hak hidup warga, rasa keadilan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sendiri.
Dalam pertemuan bersama perwakilan Forum di ruang kerja saya pada Minggu malam, 25 Januari 2026, saya menyampaikan dengan tegas bahwa pemerintah daerah tidak boleh diam melihat warganya dirugikan oleh kebijakan yang tidak jelas arah dan landasan keadilannya. Jika ada kebijakan yang lahir dari administrasi yang kacau, maka negara wajib membenahinya—bukan justru membebankan akibatnya kepada rakyat.
Saya sampaikan secara terbuka bahwa persoalan Zona Merah Pertamina ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Hak-hak mereka tergerus, ruang hidup mereka menyempit, dan negara seakan hadir setengah hati. Ini tidak boleh terjadi di Jambi.
Saya juga menegaskan komitmen untuk berbicara langsung dengan kementerian terkait. Forum tidak boleh disisihkan. Justru mereka harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses penyelesaian, karena merekalah yang paling merasakan dampak kebijakan ini di lapangan. Hak-hak warga yang terdampak harus dipulihkan, dan keadilan harus menjadi tujuan utama.
Dari penjelasan yang saya dengar, akar persoalan Zona Merah Pertamina ini bukan sekadar urusan teknis. Ia berangkat dari ketidaksinkronan data dan kekacauan administrasi antarinstansi yang tidak pernah diperbarui, namun justru dijadikan dasar kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat.
Ketua Divisi Advokasi Forum Tolak Zona Merah Jambi, Saudara Suhatman Pisang, menyampaikan bahwa warga selama ini dipaksa menanggung akibat dari kelalaian sistem. Saya menangkap kegelisahan itu dengan sangat jelas. Negara tidak boleh melempar kesalahan sistem kepada rakyat. Jika administrasi bermasalah, maka kewajiban negara adalah memperbaiki, bukan mengorbankan warga.
Sebagai kepala daerah, saya memandang diri saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sekaligus sebagai pelindung kepentingan rakyat Jambi. Karena itu, saya tegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun warga Jambi yang dikorbankan oleh kebijakan yang tidak transparan dan tidak berpihak.
Langkah-langkah konkret juga sudah disiapkan. Perwakilan Forum Tolak Zona Merah Jambi, termasuk Saudara Derry Anandia bersama rekan-rekannya, akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan surat resmi ke instansi terkait. Mereka juga mendorong agar persoalan ini dibahas secara terbuka melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, agar penyelesaiannya memiliki pijakan hukum dan politik yang kuat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, Saudara Nakim, serta Penasehat Forum, Saudara Ambo. Kami sepakat bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti di meja pertemuan, tetapi akan terus dikawal sampai keadilan benar-benar dirasakan oleh warga.
Bagi saya pribadi, ini adalah soal keberpihakan. Pemerintah ada untuk melindungi rakyat, bukan menambah beban hidup mereka. Selama saya diberi amanah, saya akan berdiri di barisan warga Jambi, memperjuangkan hak mereka, dan memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya dengan benar.
Insya Allah, dengan ikhtiar bersama, suara rakyat tidak akan tenggelam.
Keadilan harus diperjuangkan, dan Jambi tidak boleh dikorbankan.(***)
* Al Haris, Gubernur Jambi
