Jambiflash.com – Gubernur Jambi, Al Haris secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi, yanh menilai kebijakan zona merah telah merugikan dan menyingkirkan hak-hak warga secara sistematis.
Dalam pertemuan tertutup di ruang kerjanya, Minggu malam (25/1/2026), Al Haris menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat warga menjadi korban kebijakan yang amburadul dan tidak berpihak pada rakyat.
“Saya mendukung perjuangan kawan-kawan Forum. Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Saya akan bicara langsung dengan Menteri terkait dan Forum harus dilibatkan. Hak-hak warga yang terdampak harus dipulihkan,” kata Al Haris di hadapan pengurus Forum.
Forum Tolak Zona Merah menilai akar persoalan bukan semata teknis, melainkan kekacauan administrasi antar instansi yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Ketua Divisi Advokasi Forum Tolak Zona Merah Jambi, Suhatman Pisang menyebut, zona merah Pertamina lahir dari data dan administrasi yang tidak sinkron, namun justru dijadikan dasar kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Ada banyak aspek, tapi masalah utamanya adalah administrasi yang kacau dan tidak pernah diperbarui. Warga dipaksa menanggung akibat dari kelalaian negara,” kata Suhatman.
Al Haris juga menegaskan, komitmennya untuk melawan ketidakadilan ini hingga ke tingkat pusat, termasuk melakukan lobi-lobi di kementerian terkait.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kita akan bantu semuanya. Tidak boleh ada warga Jambi yang dikorbankan oleh kebijakan yang tidak jelas,” kata Al Haris.
Sebagai langkah lanjutan, perwakilan Forum Tolak Zona Merah Jambi Derry Anandia bersama rekan-rekannya akan bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan surat resmi ke instansi terkait, sekaligus mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, Nakim serta Penasehat Forum Ambo, yang sepakat bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai keadilan bagi warga benar-benar diwujudkan.(uda)
