Kepada wartawan, Jumat (18/6/2021), BBS menjelaskan bahwa ia sebenarnya dari awal sudah tak setuju dengan penganggaran rehab rumah dinas (rumdis) Wabup Muaro Jambi di akhir masa jabatan nya. Namun pada akhirnya tetap dianggarkan.
Padahal, kata dia, selain anggaran itu dinilai mubazir, juga bisa digunakan untuk program kerakyatan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
“Saya sudah koordinasi dengan Kadis PU untuk tidak diproses karena lebih baik anggaran di-refocusing untuk kegiatan lain yang bermanfaat,” jelas BBS.
Ia juga mempertanyakan kenapa rehab rumah dinas Wabup tidak dianggarkan sejak dulu atau dari awal setelah pelantikan dirinya.
“Selama hampir lima tahun saya tidak menunggu rumah dinas karena tidak direhab-rehab. Saya tidak tahu apa alasannya. Dan sebagai user (pengguna, red), saya sangat keberatan karena anggaran ini tidak efisien dan mubazir, apalagi tahun depan sudah tidak menjabat dan rumah dinas ini juga tidak ada yang huni karena hanya ada pj bupati yang melanjutkan kekosongan pemerintahan,” tambahnya.
Namun, melihat fakta bahwa anggaran itu sudah “terlanjur” dilelang di LPSE, ia hanya menyerahkannya ke mekanisme dan prosedur yang berlaku.(*)
Sumber: Jambiseru.com